Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) atau yang disebut sebagai Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.[1] Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (Lembaga OSS) adalah kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.[2] Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) atau Risk Based Approach/RBA adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.[3] Pelaksanaan PBBR dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS.[4] Jadi Sistem OSS-RBA merupakan sistem elektronik yang terintegrasi dalam rangka pelaksanaan PBBR.[5]

Sistem OSS wajib digunakan oleh:[6]

• a.Kementerian/lembaga;
• b.pemerintah provinsi;
• c.pemerintah kabupaten/kota;
• d.Administrator KEK;
• e.Badan Pengusahaan KPBPB;
• f.OIKN; dan
• g.Pelaku Usaha.

Sistem OSS terdiri atas subsistem:[7]

• a.subsistem pelayanan informasi;
• b.subsistem persyaratan dasar;
• c.subsistem perizinan berusaha;
• d.subsistem fasilitas Penanaman Modal;
• e.subsistem kemitraan; dan
• f.subsistem Pengawasan.

Informasi yang tersedia pada subsistem pelayanan informasi dapat diakses masyarakat di laman muka Sistem OSS tanpa Hak Akses.[8] Sedangkan layanan yang tersedia pada subsistem persyaratan dasar, perizinan berusaha, fasilitas Penanaman Modal, kemitraan, dan Pengawasan dapat diakses dalam Sistem OSS dengan menggunakan Hak Akses.[9] Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.[10]

PBBR dilaksanakan melalui Sistem OSS.[11] Dalam melakukan permohonan PBBR Pelaku Usaha diberikan Hak Akses oleh Lembaga OSS.[12] Hak Akses tersebut diberikan dalam bentuk kode akses untuk mengakses subsistem persyaratan dasar, perizinan berusaha, fasilitas Penanaman Modal, kemitraan, dan Pengawasan dalam Sistem OSS.[13]

Lembaga OSS memberikan Hak Akses kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, OIKN, dan Pelaku Usaha.[14] Penggunaan Hak Akses kepada penerima Hak Akses selain Pelaku Usaha, diberikan kepada pengelola Hak Akses yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga, kepala DPMPTSP provinsi, kepala DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB.[15] Hak Akses tersebut paling sedikit diberikan untuk:[16]

• a.mendapatkan data Pelaku Usaha;
• b.melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan standar dan persyaratan PBBR;
• c.melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap penyampaian LKPM;
• d.penyusunan jadwal Pengawasan;
• e.pengenaan sanksi administratif;
• f.mengusulkan pembatalan dan/atau pencabutan;
• g.penyampaian hasil Pengawasan/BAP pelaksanaan kegiatan usaha; dan
• h.mendapatkan data dan informasi serta mengunduh data PBBR.

Bagi Pelaku Usaha yang diberikan Hak Akses, yaitu orang perseorangan dan direksi/pengurus/penanggung jawab atau sebutan lain pada badan usaha.[17] Penggunaan Hak Akses kepada penerima Hak Akses Pelaku Usaha, diberikan paling sedikit untuk:[18]

• a.mengajukan permohonan PBBR kegiatan usaha pertama;
• b.mengajukan permohonan perubahan, pengembangan, dan/atau pencabutan PBBR;
• c.menyampaikan LKPM;
• d.menyampaikan pemenuhan standar kegiatan usaha dan persyaratan PBBR;
• e.menyampaikan pengaduan;
• f.mengajukan permohonan Fasilitas Penanaman Modal; dan
• g.mengakses subsistem Kemitraan.

Kode akses diberikan kepada penerima Hak Akses dengan terlebih dahulu penerima Hak Akses melakukan pendaftaran di Sistem OSS yang dapat diakses melalui alamat situs www.oss.go.id.[19] Pada saat melakukan pendaftaran Sistem OSS akan memberikan secara otomatis kode akses kepada penerima Hak Akses.[20]