Perseroan Terbatas

Pengertian, Jenis dan Ciri-Ciri Perseroan Terbatas

Menurut Undang-Undang, Perseroan Terbatas terbagi menjadi PT Persekutuan Modal dan PT Perorangan. Pahami pengertian, dasar hukum, ciri-ciri, serta kriteria modal masing-masing.

LE

Tim LegalEntity

Editorial Hukum

4 menit baca
Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas

Menurut Undang-Undang pengertian Perseroan Terbatas (PT) atau Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Berdasarkan pengertian tersebut, maka PT dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu PT Persekutuan Modal (Perseroan Persekutuan Modal dan PT Perorangan (Perseroan Perorangan).

Jadi PT Persekutuan Modal dan PT Perorangan adalah badan hukum pengemban hak dan kewajiban (subjek hukum), yang didirikan melalui proses hukum dengan syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Perseroan Terbatas Persekutuan Modal

Bertitik tolak dari pengertian PT, maka PT Persekutuan Modal memiliki ciri-ciri yang diantaranya ialah sebagai berikut:

  • merupakan persekutuan modal;
  • didirikan berdasarkan perjanjian;
  • melakukan kegiatan usaha;
  • modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

PT Persekutuan Modal wajib memiliki “modal dasar” atau yang disebut juga dengan “authorized capital”. Jumlah modal disebutkan atau dinyatakan dalam akta pendirian atau anggaran dasar Perseroan. Modal dasar terdiri dari dan dibagi dalam saham atau sero (aandelen, share, stock). Modal dasar dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota PT Persekutuan Modal dengan cara harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25%. Besaran modal dasar PT Persekutuan Modal terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Besaran modal dasar tersebut ditentukan berdasarkan keputusan para pendiri. Namun untuk PT Persekutuan Modal yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu, besaran minimum modal dasar harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi modal dasar PT Persekutuan Modal bersumber dari beberapa orang pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan.

Pendirian PT Persekutuan Modal harus berdasarkan perjanjian, sehingga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan perjanjian itu mengikat sebagai undang-undang. Oleh karena itu, pendirian PT Persekutuan Modal adalah bersifat kontraktual dan konsensual. PT Persekutuan Modal harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha tersebut dicantumkan dalam anggaran dasar. Maksud dan tujuan merupakan “usaha pokok”, sedangkan “kegiatan usaha” merupakan kegiatan yang dijalankan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan PT Persekutuan Modal. Artinya pencantuman maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha dalam anggaran dasar ialah bersifat imperatif. Oleh karena itu, PT Persekutuan Modal wajib memiliki maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar sebagai ruang lingkup, landasan dan batasan untuk menjalankan kegiatan usaha.

Perseroan Terbatas Perorangan

PT Perorangan adalah Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang...” Sedangkan pengertian “Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang...” Oleh karena itu, ciri-ciri Usaha Mikro dan Kecil dapat diklasifikasikan berdasarkan kegiatan, kepemilikan/penguasaan dan kriteria menurut undang-undang.

Menurut Undang-Undang kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Kriteria Usaha Mikro dan Kecil dikelompokkan berdasarkan kriteria modal dan hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha tersebut digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha. Modal usaha terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha.

Adapun kriteria Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan modal usaha dan hasil penjualan tahunan, ialah sebagai berikut:

  • Modal usaha:
  • Usaha Mikro memiliki modal usaha s/d paling banyak Rp 1 miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  • Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp l miliar rupiah s/d paling banyak Rp 5 lima miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
  • …
  • Hasil Penjualan Tahunan:
  • Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan s/d paling banyak Rp 2 miliar rupiah;
  • Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2 dua miliar rupiah s/d paling banyak Rp 15 lima belas miliar rupiah);
  • …

Jadi untuk menentukan suatu usaha termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro dan kecil adalah berdasarkan kriteria modal dan hasil penjualan tahunan. Oleh karena itu, PT Perorangan ialah Usaha Mikro dan Kecil yang ditentukan berdasarkan kriteria jumlah besaran modal usaha dan besaran hasil penjualan tahunan.

Catatan Kaki

  1. [1]Pasal 1 angka 1 UU No.40/2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan UU No.6/2023 Tentang Penetapan Perpu No.2/2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU dalam Pasal 109.
  2. [2]Pasal 2 Permen Hukum No. 49/2025 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
  3. [3]Pasal 32 ayat (1) UU No.40/2007 UU No.40/2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan UU No.6/2023 Tentang Penetapan Perpu No.2/2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU dalam Pasal 109.
  4. [4]Pasal 15 ayat (1) huruf d UU No.40/2007 Tentang Perseroan Terbatas.
  5. [5]Pasal 4 ayat (1) PP No.8/2021Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.
  6. [6]Pasal 31 UU No.40/2007 Tentang Perseroan Terbatas.
  7. [7]Pasal 32 UU No.40/2007 UU No.40/2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan UU No.6/2023 Tentang Penetapan Perpu No.2/2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU dalam Pasal 109.
  8. [8]Pasal 5 PP No.8/2021Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil
  9. [9]M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta: 2015:34.
  10. [10]Pasal 1320 KUHPerdata.
  11. [11]Pasal 1338 KUHPerdata.
  12. [12]M. Yahya Harahap, 2015:34).
  13. [13]Pasal 2 UU No.40/2007 Tentang Perseroan Terbatas.
  14. [14]Pasal 18 UU No.40/2007 Tentang Perseroan Terbatas.
  15. [15]Penjelasan Pasal 18 UU No.40/2007 Tentang Perseroan Terbatas.
  16. [16]M. Yahya Harahap, 2015:60-62).
  17. [17]Pasal 1 angka 1 UU No.40/2007 UU No.40/2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan UU No.6/2023 Tentang Penetapan Perpu No.2/2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU dalam Pasal 109 jo. Pasal 1 angka 1 PP No.8/2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil jo. Pasal 2 ayat (3) Permen Hukum No. 49/2025 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
  18. [18]Pasal 1 angka 1 UU No.20/2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  19. [19]Pasal 1 angka 2 UU No.20/2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  20. [20]Pasal 6 UU No. 20/2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6/2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2/2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU dalam Pasal 87.
  21. [21]Pasal 35 ayat (1) PP No.7/2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  22. [22]Pasal 35 ayat (2) PP No.7/2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  23. [23]Penjelasan Pasal 35 ayat (2) PP No.7/2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  24. [24]Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.7/2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  25. [25]Pasal 35 ayat (5) PP No.7/2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Referensi

  • M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta: 2015.
  • Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
  • Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
  • Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  • Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
  • Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  • Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.
  • Permen Hukum No. 49 Tahun 2025 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
LE

Ditulis oleh

Tim LegalEntity

Editorial Hukum di LegalEntity. Membantu founder mengurus legalitas usaha dengan tenang dan transparan.

Butuh bantuan untuk kasus Anda?

Konsultasi awal gratis bersama tim kami.

Hubungi Kami

Artikel Lainnya

Pendirian Badan Usaha
Pendirian Badan Usaha

Pendirian Perseroan Terbatas Persekutuan Modal

Enam syarat kumulatif yang wajib dipenuhi agar pendirian PT Persekutuan Modal sah sebagai badan hukum — mulai dari jumlah pendiri, akta notaris, modal dasar, hingga pengesahan Menteri.

7 menit baca
Pendirian Badan Usaha
Pendirian Badan Usaha

Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan

PT Perorangan didirikan oleh satu orang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Simak empat syarat sahnya dan tata cara pendaftarannya melalui SABH.

4 menit baca
Perseroan Terbatas
Perseroan Terbatas

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Anggaran Dasar adalah konstitusi dasar sebuah PT. Pahami muatan wajib, ketentuan fakultatif, larangan mutlak, serta aturan nama, tempat kedudukan, dan kegiatan usaha menurut Pasal 15–18 UU PT.

5 menit baca