Persyaratan Dasar

Persyaratan dasar adalah bagian dari ruang lingkup penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR).[1] Persyaratan dasar terdiri dari, KKPR, PL, PBG, dan SLF.[2] Penerbitan persyaratan dasar dilaksanakan sesuai dengan lokasi kegiatan usaha.[3] Pelaksanaan penerbitan persyaratan dasar dilaksanakan oleh: a) Lembaga OSS; b) Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga; c) kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur; dan d) kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota; sesuai dengan kewenangan masing-masing.[4] Pelaksanaan penerbitan persyaratan dasar oleh lembaga tersebut dikecualikan: a) dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah KEK oleh Administrator KEK; atau b) dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah KPBPB oleh kepala Badan Pengusahaan KPBPB.[5]

Penerbitan persyaratan dasar untuk proyek strategis nasional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang proyek strategis nasional, penyelenggaraan penataan ruang, kelautan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Bangunan Gedung, serta pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.[6] Apabila dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada suatu Bangunan Gedung atau kompleks perdagangan/jasa yang dipakai bersama dan pengelolanya telah memiliki KKPR, PL, PBG, dan/atau SLF, Pelaku Usaha perdagangan/jasa tidak perlu memenuhi persyaratan dasar dan dapat langsung melanjutkan ke tahap permohonan PB dan/atau PB UMKU melalui Sistem OSS.[7]

Pengajuan persyaratan dasar dilakukan oleh Pelaku Usaha yang di proses secara elektronik melalui Sistem OSS.[8] Selanjutnya Sistem OSS melaksanakan pemeriksaan lokasi usaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha terdiri atas: a. darat; dan/atau b. laut.[9] Pelaksanaan pemeriksaan lokasi usaha di darat dilakukan melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang meliputi konfirmasi KKPR atau persetujuan KKPR.[10] Konfirmasi KKPR diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.[11] Persetujuan dan penolakan terhadap permohonan KKPR diterbitkan dan dilakukan secara otomatis oleh kepala lembaga OSS melalui Sistem OSS.[12] KKPR untuk kegiatan usaha yang bersifat strategis nasional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.[13]

Persetujuan KKPR diberikan dalam hal RDTR belum tersedia dan dilakukan dengan tahapan: a. pendaftaran; b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang; c. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang; dan d. penerbitan persetujuan KKPR.[14] Persetujuan, penolakan, dan pengembalian/perbaikan KKPR diterbitkan dan diberitahukan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.[15] Persetujuan KKPR dapat diterbitkan tanpa dilakukan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang untuk kondisi tertentu, sepanjang lokasi usaha dan/atau kegiatan berada di lokasi yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.[16]