Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.[1] Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, selain Perizinan Berusaha (PB), jika diperlukan Pelaku Usaha wajib melengkapi badan usahanya dengan PB UMKU. Tujuan PB UMKU adalah penunjang kegiatan usaha pada subtahapan operasional dan/atau komersial. Fungsi PB UMKU sebagai bentuk mitigasi Risiko yang terjadi pada saat operasional/komersial kegiatan usaha.[2] Pelaksanaan dari PB UMKU di proses secara elektronik melalui sistem OSS (Online Single Submission) yang terintegrasi secara elektronik dengan sistem di kementerian/lembaga.[3]

Setiap Badan Usaha jika melakukan kegiatan operasional/komersial yang mempunyai tingkat risiko rendah atau menengah rendah dan tingkat risiko menengah tinggi atau tinggi dipersyaratkan PB UMKU, maka Pelaku Usaha wajib memiliki PB UMKU.[4] Pada tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usaha diperlukan PB UMKU, kementerian/lembaga mengidentifikasi PB UMKU dengan tetap mempertimbangkan tingkat Risiko kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.[5] PB UMKU tersebut tidak termasuk perizinan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ekspor, impor, dan pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor dan impor serta neraca komoditas.[6] Perizinan seperti itu dilakukan melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dan neraca komoditas.[7]

PB UMKU pada tahap operasional dan/atau kegiatan komersial kegiatan usaha merupakan perizinan berusaha yang diperlukan dalam rangka: a) peredaran produk, b) kelayakan operasi, c) standardisasi produk/jasa; dan/atau d) kelancaran kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.[8] Pada tahap operasional dan/atau kegiatan komersial kegiatan usaha diperlukan PB UMKU, maka PB UMKU wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan permohonan PB UMKU kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui Sistem OSS.[9]

Selanjutnya sistem OSS meneruskan permohonan PB UMKU kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk dilakukan pemrosesan permohonan PB UMKU.[10] Apabila permohonan PB UMKU disetujui, maka persetujuan PB UMKU tersebut disampaikan kepada Sistem OSS.[11] Kemudian sistem OSS menerbitkan PB UMKU kepada Pelaku Usaha.[12] Jika permohonan PB UMKU ditolak atau diminta melengkapi pemenuhan persyaratan, maka akan disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS disertai dengan penjelasan.[13]