Pendirian PT PMA
Pengertian, persyaratan, dan dasar hukum Pendirian PT PMA. Tim LegalEntity siap mendampingi setiap tahapnya.
Pengertian
Pendirian PT PMA dilakukan oleh pemohon melalui notaris dengan mengisi formulir pendirian secara elektronik melalui sistem administrasi badan hukum (SABH).
Persyaratan Dasar Pendirian Badan Hukum (PT PMA)
8 poin- Penanaman modal asing harus dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- Perseroan didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia;
- PMA dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
- mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
- membeli saham; dan
- melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kepemilikan modal (saham) asing dapat hingga 100% maupun berpatungan dengan modal dalam negeri. Jika modal asing sepenuhnya/100%, dengan catatan bidang usaha yang dipilih tidak termasuk dalam daftar yang tertutup atau dibatasi untuk modal asing berdasarkan Daftar Positif Investasi (DPI);
- Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- PMA hanya dapat dilakukan pada kegiatan/bidang usaha dengan skala usaha besar. Bidang usaha yang akan dijalankan harus diperiksa berdasarkan ketentuan bidang usaha penanaman modal, termasuk apakah bidang usaha terbuka, tertutup, atau terbuka dengan persyaratan tertentu;
- Nilai investasi lebih besar dari Rp10 miliar, di luar tanah dan bangunan.
- Modal ditempatkan/disetor paling sedikit Rp2,5 miliar, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
Persyaratan Pendirian Badan Hukum (PT PMA)
10 poin- Diajukan oleh Pemohon kepada Menteri;
- Permohonan diajukan oleh Notaris melalui SABH
- Email dan Nomor HP Pemohon;
- Akta pendirian Perseroan;
- Mengisi Formulir Pendirian Perseroan Persekutuan Modal secara elektronik melalui SABH;
- Mengisi Data Pemilik Manfaat (BO);
- Diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani;
- Nomor Pembayaran (voucher) Pendaftaran Pendirian Perseroan Persekutuan Modal;
- Pernyataan tentang dokumen pendirian telah lengkap
- Dokumen Pendukung Pendirian Perseroan Persekutuan Modal berupa:
- Pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian Perseroan yang telah lengkap;
- Salinan akta pendirian Perseroan;
- Minuta akta pendirian Perseroan;
- Bukti Setor Modal Perseroan;
- Surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh keputusan, persetujuan, atau rekomendasi dari instansi teknis untuk Perseroan bidang usaha tertentu atau fotokopi keputusan, persetujuan, dan rekomendasi dari instansi teknis terkait untuk Perseroan bidang usaha tertentu;
- Surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak;
- Salinan surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan; dan
- Dokumen Pemilik Manfaat Perseroan:
- surat kuasa dari direksi kepada notaris terkait penyampaian informasi Pemilik Manfaat;
- surat pernyataan direksi yang menyatakan nama Pemilik Manfaat; dan
- surat persetujuan selaku Pemilik Manfaat Perseroan.
Catatan Penting
Persyaratan Pendirian PT PMA dapat berbeda sesuai dengan bidang dan kegiatan usaha yang akan dijalankan. Selain persyaratan di atas, bidang usaha tertentu dapat mensyaratkan perizinan dan/atau pemenuhan ketentuan khusus/tambahan sesuai dengan sektor usaha masing-masing.
Untuk memastikan pendirian PT PMA Anda memenuhi ketentuan yang berlaku, segera konsultasikan kebutuhan pendirian perusahaan Anda dengan tim LegalEntity guna memperoleh informasi lebih lanjut mengenai persyaratan yang diperlukan sesuai dengan bidang usaha Anda.
Konsultasi via WhatsAppDasar Hukum
- UU No. 6/2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU.
- UU No.40/2007 tentang PT sebagaimana telah diubah dengan UU No.6/2023 Tentang Cipta Kerja dalam Pasal 109.
- UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan UU No.6/2023 Tentang Cipta Kerja dalam Pasal 77.
- PERMENKUM No. 49/2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
- PERPRES No. 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 49/2021.