Pemisahan PT PMA

Pengertian, persyaratan, dan dasar hukum Pemisahan PT PMA. Tim LegalEntity siap mendampingi setiap tahapnya.

Pengertian

Pemisahan
Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.

Persyaratan Badan Hukum

12 poin
  1. Diajukan oleh Pemohon kepada Menteri;
  2. Permohonan dilakukan oleh Notaris melalui SABH;
  3. Email dan Nomor HP Pemohon;
  4. Akta pemisahan;
  5. Salinan laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan pemisahan;
  6. Akta persetujuan pemisahan;
  7. Rancangan Pemisahan;
  8. bukti pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai ringkasan rancangan pemisahan Perseroan;
  9. Bukti pengumuman tertulis kepada karyawan;
  10. Pernyataan Elektronik dari Pemohon (Notaris) yang menyatakan bahwa seluruh dokumen untuk pendirian PT baru hasil pemisahan telah lengkap dan sesuai aturan;
  11. Bukti Setor Modal: Diperlukan jika terjadi penyesuaian modal akibat pemisahan pada perseroan lama atau untuk modal awal perseroan hasil pemisahan yang baru;
  12. Dokumen Pemilik Manfaat (BO) Perseroan:
    1. surat kuasa dari direksi kepada notaris terkait penyampaian informasi Pemilik Manfaat;
    2. surat pernyataan direksi yang menyatakan nama Pemilik Manfaat; dan
    3. surat persetujuan selaku Pemilik Manfaat Perseroan.

Persyaratan Khusus (PMA) dan Perizinan

7 poin
  1. Bentuk badan usaha dan modal tetap sesuai ketentuan PMA;
  2. Masuknya investor sesuai hukum;
  3. Batas kepemilikan asing sesuai bidang usaha;
  4. Periksa status PMA/PMDN;
  5. Penerbitan atau penyesuaian perizinan melalui sistem OSS;
  6. Pembaruan data perusahaan; dan
  7. Kepatuhan terhadap ketentuan bidang usaha.

Untuk mengetahui persyaratan khusus lainnya dan/atau tambahan dalam melakukan Pemisahan PT PMA, perlu diketahui terlebih dahulu, apakah Pemisahan yang dilakukan mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan (PMA) beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan PMA/PMDN atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan PMA/PMDN atau lebih, atau kepada PT PMA/PMDN dengan bidang usaha yang berbeda/sama. Komposisi ini dapat memengaruhi status penanaman modal dan perizinan dalam Pemisahan PT PMA.

Catatan Penting

Persyaratan Pemisahan PT PMA dapat berbeda sesuai dengan bidang dan kegiatan usaha PT PMA. Selain persyaratan di atas, bidang usaha tertentu dapat mensyaratkan perizinan dan/atau pemenuhan ketentuan khusus/tambahan sesuai dengan sektor usaha masing-masing.

Untuk memastikan pemisahan PT PMA Anda memenuhi ketentuan yang berlaku, segera konsultasikan dengan tim LegalEntity guna memperoleh informasi lebih lanjut mengenai persyaratan yang diperlukan sesuai dengan bidang usaha PT PMA Anda.

Konsultasi via WhatsApp

Dasar Hukum

  • UU No. 6/2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU.
  • UU No.40/2007 tentang PT sebagaimana telah diubah dengan UU No.6/2023 Tentang Cipta Kerja dalam Pasal 109.
  • UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan UU No.6/2023 Tentang Cipta Kerja dalam Pasal 77.
  • PP No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  • PERPRES No. 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 49 Tahun 2021.
  • PERMENKUM No. 49/2025 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
  • PERMEN BKPM No 5/2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).