Pembubaran PT PMA

Pengertian, persyaratan, dan dasar hukum Pembubaran PT PMA. Tim LegalEntity siap mendampingi setiap tahapnya.

Pengertian

Pembubaran PT PMA pada dasarnya mengikuti ketentuan pembubaran perseroan terbatas (PT PMDN) di Indonesia.

Pengertian Pembubaran Perseroan (PT) menurut hukum ialah sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 143 ayat (1) UU PT:

  • Penghentian kegiatan usaha Perseroan;
  • Namun penghentian kegiatan usaha itu, tidak mengakibatkan status hukumnya hilang;
  • Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status badan hukumnya, sampai selesainya likuidasi, dan pertanggungjawaban likuidator proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, pengadilan Negeri atau Hakim pengawas.

Alasan hukum Pembubaran Perseroan adalah:

  1. berdasarkan keputusan RUPS;
  2. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
  3. berdasarkan penetapan pengadilan;
  4. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
  5. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
  6. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembubaran Perseroan wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.

Persyaratan Badan Hukum

9 poin
  1. Permohonan melalui Notaris kepada Menteri;
  2. Permohonan diajukan melalui SABH;
  3. akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPS, atau dokumen lainnya yang menyetujui pembubaran Perseroan;
  4. bukti pengumuman pembubaran dalam surat kabar jika pembubaran Perseroan berdasarkan keputusan RUPS, atau jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
  5. Laporan Keuangan Akhir (neraca likuidasi) yang telah diaudit (jika memenuhi kriteria wajib audit);
  6. akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan penetapan pengadilan yang dilampiri fotokopi penetapan pengadilan jika Perseroan bubar berdasarkan penetapan pengadilan;
  7. akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan yang dilampiri fotokopi putusan pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap;
  8. akta mengenai pernyataan kurator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit dalam keadaan insolvensi yang dilampiri fotokopi putusan pengadilan niaga; atau
  9. akta mengenai pernyataan direksi tentang pembubaran Perseroan berdasarkan surat pencabutan izin usaha dari instansi pemberi izin usaha yang dilampiri fotokopi surat pencabutan izin tersebut yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya.

Persyaratan Tambahan/Khusus

5 poin
  1. Pencabutan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS (sesuai izin yang dimiliki)
  2. Laporan Kegiatan Penanaman Modal Akhir (LKPM Akhir) dengan status harus bersih/tidak ada tunggakan laporan.
  3. Pemeriksaan Pajak Khusus Likuidasi (Tax Clearance)
  4. Dokumen pendukung terkait Repatriasi Modal (jika sisa dana akan ditransfer kembali ke investor asing di luar negeri), yang membutuhkan koordinasi dengan bank devisa.
  5. Dokumen keimigrasian (penutupan KITAS/KITAP dan EPO - Exit Permit Only) bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) jika ada direksi atau karyawan asing yang selesai masa kerjanya akibat likuidasi.

Catatan Penting

Persyaratan Pembubaran PT PMA dapat berbeda sesuai dengan bidang dan kegiatan usaha yang akan dijalankan. Selain persyaratan di atas, bidang usaha tertentu dapat mensyaratkan perizinan dan/atau pemenuhan ketentuan khusus/tambahan sesuai dengan sektor usaha masing-masing.

Untuk memastikan Pembubaran PT PMA Anda memenuhi ketentuan yang berlaku, segera konsultasikan kebutuhan perusahaan Anda dengan tim LegalEntity guna memperoleh informasi lebih lanjut mengenai persyaratan yang diperlukan sesuai dengan bidang usaha PT PMA Anda.

Konsultasi via WhatsApp

Dasar Hukum

  • UU No. 6/2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU.
  • UU No.40/2007 tentang PT sebagaimana telah diubah dengan UU No.6/2023 Tentang Cipta Kerja dalam Pasal 109.
  • UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan UU No.6/2023 Tentang Cipta Kerja dalam Pasal 77.
  • UU No. 6/2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 63/2024.
  • PP No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  • PERPRES No. 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 49 Tahun 2021.
  • PERMENKUM No. 49/2025 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
  • PERMEN BKPM No 5/2025 tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).
  • PMK No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan PMK No 1/2026.