Memahami KBLI & Izin Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA)
Salah memilih kode KBLI bisa menghambat perizinan hingga membatasi kegiatan usaha. Pahami cara kerja sistem berbasis risiko sebelum mendaftar.
Andini Pratama
Konsultan Hukum Perusahaan
Setiap kegiatan usaha di Indonesia dikodekan menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Kode lima digit ini menjadi dasar penentuan izin yang Anda butuhkan melalui sistem OSS Risk-Based Approach (OSS-RBA).
Apa itu pendekatan berbasis risiko?
Alih-alih menyamaratakan semua usaha, OSS-RBA menilai tingkat risiko setiap kegiatan — dari rendah hingga tinggi — lalu menentukan jenis perizinan yang sepadan. Semakin tinggi risiko, semakin ketat persyaratannya.
- Risiko rendah: cukup NIB sebagai legalitas tunggal.
- Risiko menengah-rendah: NIB + Sertifikat Standar (pernyataan mandiri).
- Risiko menengah-tinggi: NIB + Sertifikat Standar terverifikasi.
- Risiko tinggi: NIB + Izin yang diverifikasi kementerian/lembaga terkait.
Tips memilih KBLI yang tepat
Mulailah dari model bisnis nyata Anda, bukan sekadar tren. Identifikasi sumber pendapatan utama, lalu petakan ke kode KBLI yang paling menggambarkannya. Konsultasikan bila satu kegiatan tampak masuk ke beberapa kode — keliru sedikit dapat berdampak pada izin, pajak, hingga kepatuhan.
“KBLI bukan formalitas administratif belaka — ia adalah peta jalan perizinan dan kepatuhan perusahaan Anda.”
Ditulis oleh
Andini Pratama
Konsultan Hukum Perusahaan di LegalEntity. Membantu founder mengurus legalitas usaha dengan tenang dan transparan.
Butuh bantuan untuk kasus Anda?
Konsultasi awal gratis bersama tim kami.
Artikel Lainnya
Lihat semua →Panduan Lengkap Mendirikan PT di Tahun 2026
Dari memesan nama hingga NIB terbit — semua tahap mendirikan Perseroan Terbatas, dokumen yang perlu disiapkan, dan estimasi waktunya dalam satu panduan.
PT Perorangan vs PT Persekutuan Modal: Mana yang Tepat?
Sejak hadirnya PT Perorangan untuk UMK, banyak founder bingung memilih. Kami bandingkan syarat, biaya, dan konsekuensi hukumnya secara berdampingan.
5 Kewajiban Pelaporan Wajib Setelah PT Anda Berdiri
Legalitas tidak berhenti di SK Kemenkumham. Inilah kewajiban rutin yang sering terlewat dan berisiko menimbulkan sanksi bila diabaikan.