Perubahan PT PMDN

Pengertian, persyaratan, dan dasar hukum Perubahan PT PMDN. Tim LegalEntity siap mendampingi setiap tahapnya.

Pengertian

Perubahan Perseroan persekutuan modal dilakukan terhadap perubahan anggaran dasar dan data.

Perubahan Perseroan persekutuan modal dilakukan oleh pemohon melalui notaris dengan mengisi formulir perubahan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Persyaratan Badan Hukum

11 poin
  1. Diajukan oleh Pemohon kepada Menteri;
  2. Permohonan diajukan oleh Notaris melalui SABH;
  3. Email dan Nomor HP Pemohon;
  4. Akta perubahan anggaran dasar;
  5. RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS yang mengikat;
  6. Mengisi Data Pemilik Manfaat (BO);
  7. Mengisi formulir Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Persekutuan Modal;
  8. Diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta perubahan anggaran dasar;
  9. Nomor Pembayaran (voucher) Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Persekutuan Modal;
  10. Pernyataan tentang dokumen perubahan anggaran dasar dan dokumen yang diunggah telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. Dokumen perubahan anggaran dasar:
    1. Salinan akta tentang perubahan anggaran dasar yang dibuat notaris;
    2. notula RUPS perubahan anggaran dasar atau keputusan pemegang saham di luar RUPS;
    3. salinan laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan;
    4. nomor pokok wajib pajak;
    5. bukti pembayaran untuk:
      • biaya perubahan anggaran dasar; dan
      • biaya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
    6. bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan, neraca Perseroan tahun buku berjalan, atau bukti setor dalam bentuk lain, jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
    7. bukti pengumuman dalam surat kabar, jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal;
    8. salinan surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh direksi Perseroan;
    9. salinan dokumen pendukung dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    10. dokumen Pemilik Manfaat Perseroan yang terdiri atas:
      1. surat kuasa dari direksi kepada notaris terkait penyampaian informasi Pemilik Manfaat;
      2. surat pernyataan direksi yang menyatakan nama Pemilik Manfaat; dan
      3. surat persetujuan selaku Pemilik Manfaat Perseroan.

Catatan Penting

Persyaratan Perubahan PT dapat berbeda sesuai dengan bidang dan kegiatan usaha. Selain persyaratan di atas, bidang usaha tertentu dapat mensyaratkan perizinan dan/atau pemenuhan ketentuan khusus/tambahan sesuai dengan sektor usaha masing-masing.

Untuk memastikan perubahan PT Anda memenuhi ketentuan yang berlaku, segera konsultasikan dengan tim LegalEntity guna memperoleh informasi lebih lanjut mengenai persyaratan yang diperlukan sesuai dengan bidang usaha PT Anda.

Konsultasi via WhatsApp

Dasar Hukum

  • UU No.40/2007 tentang PT sebagaimana telah diubah dengan UU No.6/2023 Tentang Cipta Kerja dalam Pasal 109.
  • PERMENKUM No. 49/2025 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.