Pembubaran Perkumpulan

Pengertian, persyaratan, dan dasar hukum Pembubaran Perkumpulan. Tim LegalEntity siap mendampingi setiap tahapnya.

Pengertian

Pembubaran perkumpulan
Pembubaran perkumpulan adalah proses pengakhiran status hukum (badan hukum), kegiatan operasional, serta keberadaan suatu perkumpulan.

Persyaratan

10 poin
  1. dimohonkan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
  2. permohonan diajukan secara elektronik dengan cara mengisi formulir berakhirnya status badan hukum Perkumpulan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
  3. notula rapat anggota tentang pembubaran Perkumpulan yang disetujui oleh anggota berdasarkan kuorum yang ditentukan oleh anggaran dasar;
  4. daftar anggota Perkumpulan yang mempunyai hak suara dalam rapat anggota atau sebutan lain;
  5. daftar hadir peserta rapat anggota Perkumpulan dengan agenda rapat pembubaran Perkumpulan;
  6. akta tentang pembubaran Perkumpulan;
  7. pengumuman pembubaran pada media massa yang berbahasa Indonesia paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak ditunjuknya likuidator;
  8. pengumuman hasil likuidasi pada media massa yang berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir; dan
  9. salinan putusan pengadilan niaga jika Perkumpulan dibubarkan karena dinyatakan pailit.
  10. pemohon harus:
    1. mengunggah salinan akta pembubaran Perkumpulan atau akta pernyataan kurator jika pembubaran Perkumpulan karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga; dan
    2. mengisi kolom pernyataan yang menyatakan bahwa:
      1. dokumen permohonan persetujuan berakhirnya status badan hukum Perkumpulan telah lengkap; dan
      2. dokumen yang disampaikan adalah benar.

Dasar Hukum

  • Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
  • PERMENKUM No. 18/2025 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perkumpulan